Wako Solok Himbau OPD Terkait untuk Jaga Kestabilan Harga

SOLOK – Dalam rangka penyusunan peta jalan pengendalian inflasi daerah Kota Solok tahun 2022-2024, Pemerintah Kota Solok adakan kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Pangeran Beach Padang pada 8-9 Februari.

Wali Kota Solok H. Zul Elfian Umar membuka secara langsung kegiatan tersebut yang mana diikuti oleh sebanyak 40 orang dari OPD terkait. Pada kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sumbar, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kota Solok serta Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

Wako menyampaikan pembentukan TPID ini dimaksudkan agar daerah melakukan pengendalian untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

“tiga bulan terakhir, mulai dari November 2021 sampai Januari 2022 ini masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga minyak goreng sehingga berkurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat setiap hari” ucap Wako.

Baca juga: Proses Seleksi 7 JPT Pratama Pemkab Solok Dimulai

Beliau menghimbau kepada tim untuk dapat menjaga kestabilan harga, ini perlu dilakukan dengan memantau pemantauan secara berkala baik pantauan pasokan pangan maupun harga, karena antara pasokan terjadi sinergi yang berbanding lurus, kalau pasokan berlebih ada kecendrungan harga akan turun begitu juga sebaliknya kurangnya pasokan akan mengakibatkan lonjakan harga, dan ini sering terjadi pada hari-hari besar keagamaan.

Wako juga menyampaikan bahwa untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (shocks) dari sisi penawaran (supply), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Baca juga: Mendagri Datangi Sumbar: Presiden Minta Capaian Vaksinasi Daerah Minimal 70 Persen

Oleh karenanya kepada peserta beliau mminta untuk segera menindaklanjuti dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024. (*)